Kamis, 07 Februari 2013

SEMUA NEGARA BUTUH PANGAN | Pemerintah Harus Lebih Serius Dalam Mengelola Politik Pangan Indonesia

JANGAN MAIN MAIN DENGAN URUSAN 
POLITIK PANGAN
SEMUA NEGARA BUTUH PANGAN


Jakarta - Kalangan pengusaha menilai pemerintah belum becus mengurusi persoalan pangan, karena sampai saat ini belum ada perbaikan. Masalah klasik kurangnya produksi pangan terus terjadi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan, masalah pangan saat ini berkutat di situ-situ saja dan tak ada perbaikan.

"Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terlalu percaya diri dalam mengelola manajemen pangan nasional, di mana persoalan klasik pangan kita seperti masalah dalam produksi, distribusi dan perdagangannya setiap tahunnya masih saja berkutat dengan masalah yang sama," ujar Natsir dalam pernyataannya, Selasa (5/2/2013).

Kementan dan Kemendag, kata Natsir, sudah banyak memiliki jurus untuk menangani masalah tersebut, namun kenyataannya jurus-jurus pemerintah tersebut tak kunjung menyelesaikan persoalan. Sehingga, kalangan pengusaha mengimbau pemerintah berkoordinasi lebih baik lagi dengan para pengusaha terkait.

Adapun persoalan klasik pangan nasional yang bermasalah setiap tahun khususnya pangan strategis itu antara lain gula, daging, beras, jagung, kedeleai, bawang, dan pangan lainnya merupakan ritual tahun yang sulit ditangani pemerintah. Menurut Natsir, hal itu terjadi karena selama ini pemerintah tidak mempunyai perencanaan jangka panjang, menangani masalah secara ad hoc dan tidak mempunyai penunjang logistik pangan. 

"Selain itu, perhitungan cadangan pangan konvensional karena tidak mempunyai silo (penyimpanan) pangan tiap daerah, sehingga rawan terhadap kekurangan dan harga pangan yang tinggi," paparnya.

Natsir yakin Kemendag dan Kementan memahami pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi perlu ditunjang dengan kebutuhan pangan nasional, sehingga pertumbuhan tinggi produksi pangan juga harus tinggi. "Jangan lambat produksinya. Jangan produksi lambat, distribusi dan perdagangannya ikut lambat juga," tegas Natsir.

Jika hal tersebut terus bermasalah, lanjut Natsir, rakyat yang akan menanggung beban sebagai akibat dari kebijakan Kementan dan Kemendag yang salah diagnosa. "Urusan politik pangan nasional tidak boleh main-main karena semua negara butuh pangan," ucapnya.

Natsir menyayangkan swasembada pangan yang selalu meleset. Pihaknya juga menilai perlunya sanksi atas kegagalan mengatasi pangan dengan mengurangi anggaran Kementerian oleh pihak legislatif.

"Indonesia selalu mau swasembada pangan, tapi sayang perencanaan swasembada pangan selalu meleset. Jika Kemendag dan Kementan salah mengurus pangan nasional, selayaknya DPR memberikan punishment (sanksi) dengan mengurangi anggaran kedua kementerian tersebut, karena urusan pangan tidak boleh main-main," tandasnya.

sumber: detikfinance.com(dnl/ang)